Pembebasan Pajak Kapal Yacht Diperkirakan Berlaku Pada Kuartal I 2019

Pembebasan Pajak Kapal Yacht Diperkirakan Berlaku Pada Kuartal I 2019

Konsultan Pajak Jakarta – Pemerintah saat ini menargetkan pembebasan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) untuk yacht yang akan direalisasikan pada kuartal pertama tahun 2019. Pembebasan pajak ini dilaksanakan dengan merevisi Peraturan Pemeritah No. 145 Tahun 2000.

Pemerintah terakhir telah melakukan revisi Peraturan Pemeritah No.145/2000 dengan cara menerbitkan Peraturan Pemerintah No.12/2006 yang mana merupakan perubahan ketujuh atas kebijakan tersebut.

“Secepatnya kami ingin ini selesai tepat di kuartal pertama” ujar Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF.

Rofyanto turut mengatakan jika kementerian yang berhubungan masih dalam tahap perincian dari dampak pembebasan PPnBM kapal yacht. Disesuaikan dengan PMK No. 35/PMK.10/2017 mengenai Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong pada Barang Mewah selain Kendaraan Bermotor yang dikenakan PPnBM, kapal yacht sekarang ini dikenakan tarif pajak barang mewah hingga 75% dari harganya.

Dengan diberlakukannya pembebasan PPnBM kapal yacht, lanjut Rofyanto maka pemerintah memiliki harapan tinggi jika pemilik kapal yacht dapat mendaftarkan serta menyandarkan kapalnya di perairan Indonesia.

Berlabuhnya kapal yacht di perairan Indonesia sangat diharapkan dapat meningkatkan kas negara dari PPN sebanyak 10% dan juga dari tarif parkir. Tidak hanya itu saja, dengan kebijakan tersebut pemerintah berharap sektor pariwista akan ikut terdongkrak sehingga akan ada efek ganda di perekonomiaan dalam negeri.

“Hingga saat ini merek belum terdaftar takut kena PPnBM sebesar 75%” ujarnya.

Dengan adanya rancangan peraturan pemerintah ini, pemerintah juga akan melakukan penetapan, harmonisasi, sampai revisi PP diterbitkan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bila penerimaan negara dari pajak kapal yacht selama ini tidak pernah lebih dari Rp. 10 miliar per tahunnya.

Lalu dalam kesempatan terpisah, Agung Kuswandono, Deputu II Bidang Koordinasi SDA dan Jasa mengatakan jika jumlah yacht yang bersandar di perairan Indonesia hanya 1.500-an/tahun, padahal jumlah yacht di dunia ini tiap tahunnya mencapai jutaan kapal.

“Selama ini pemilik yacht tidak parkir di Indonesia namun parkir di Malaysia dan Singapura, padahal parkir perhari itu minimal US$100, bisa dibayangkan jika mereka parkir selama 6 bulan” ujar Agung.

Back to Top